Melalui Vicon Panitia Cata PK TNI AD Panda Mamuju tandatangani pakta integritas.

Mamuju - Penandatanganan pakta integritas terhadap panitia penerimaan Calon Tamtama PK TNI AD Panda Mamuju berlangsung di Korem 142/Tatag dipimpin Panglima Kodam XIV/Hsn Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P melalui Vicon yang diikuti Danrem 142/Tatag Brigjen TNI Deni Rejeki, S.E., M.Si selaku Ketua Panda Mamuju Kab. Mamuju Prov.Sulbar. Jumat (22/3/2024).

Baca juga: Silaturrahmi DPP-IARMI Sulbar dengan Kasi Intel Kasrem 142/Tatag, harapkan terbentuknya Menwa di PT Prov. Sulbar*

Penandatanganan pakta integritas tersebut dihadiri seluruh Panitia penyelenggara penerimaan Cata PK TNI AD TA 2024 Panda Mamuju.

Baca juga: Rayakan Hari Ibu, Puan: Perempuan Harus Semakin Berdaya Demi Indonesia Maju

Tujuan penandatanganan pakta integritas ini untuk memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan pelanggaran serta memperlancar pelaksanaan tugas dalam penerimaan Calon TNI AD yang berkualitas, efektif, efesien dan akuntabel. Hal ini dikatakan Panglima Kodam XIV/Hsn Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P dihadapan seluruh Panitia jajaran Kodam XIV/Hsn.

Lanjut Pangdam katakan, selain itu, penandatanganan ini juga dimaksudkan sebagai komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran untuk tidak melakukan segala bentuk pelanggaran yang berhubungan dengan korupsi, Kolusi dan Nepotisme sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Baca juga: Wakili Danrem, Kasiren Korem 142/Tatag hadiri Bintek Keluarga Berintegritas

” Kepada seluruh Panitia saya tekankan untuk menjadi anggota TNI AD tidak ada bayaran sedikitpun sehingga tidak dibenarkan melakukan wewenang yang dapat merusak citra TNI AD dan membuka pengaduan masyarakat apabila ada yang menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan Werving ” tandas Pangdam.

Sebelum mengakhiri kegiatan Danrem 142/Tatag menyampaikan, dengan berbagai dinamika dilapangan, tidak menutup kemungkinan terdapat personel yang terlibat dalam panitia penerimaan melakukan pelanggaran yang mencederai sistem dalam penerimaan Cata PK TNI AD maka konsekuensinya berhadapan dengan hukum. Ucapnya.

Baca juga: Danrem 142/Tatag Mengikuti Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku